PPh 21 & BPJS untuk pemilik usaha: siapa bayar berapa, dan cara menghitungnya.
Ditulis untuk Anda yang menggaji karyawan tetapi tidak sempat membaca peraturan. Setiap angka di halaman ini punya contoh hitungan dan tautan ke sumber resminya.
Intinya dalam satu menit
Setiap bulan, untuk setiap karyawan, pemberi kerja punya empat urusan:
Kenapa harus benar? Pajak yang kurang dipotong tetap menjadi utang perusahaan, ditambah sanksi. Iuran BPJS yang tidak dibayar bisa membuat klaim karyawan (misalnya kecelakaan kerja) menjadi beban perusahaan.
Kalkulator cepat
Masukkan gaji satu karyawan untuk melihat potongan, gaji bersih, dan total biaya perusahaan per bulan (Januari–November). Perhitungan terjadi di browser Anda dan tidak dikirim ke mana pun.
Potongan dari gaji karyawan
Ditanggung perusahaan (di luar gaji)
Cara PPh 21 dihitung
Untuk perkiraan. Belum memperhitungkan THR, pegawai tidak tetap, masa kerja kurang dari sebulan, atau kasus khusus lainnya.
BPJS: dua lembaga, enam program
BPJS Kesehatan untuk berobat. BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan kerja dan tabungan hari tua. Yang wajib dibayar pemberi kerja tiap bulan:
| Program | Untuk apa | Perusahaan | Karyawan | Batas upah |
|---|---|---|---|---|
| Kesehatan | Berobat ke faskes (karyawan + keluarga inti hingga 5 orang) | 4% | 1% | maks. Rp12.000.000min. UMK |
| JHT Jaminan Hari Tua | Tabungan yang dicairkan saat berhenti kerja / pensiun | 3,7% | 2% | tanpa batas |
| JP Jaminan Pensiun | Uang pensiun bulanan | 2% | 1% | maks. Rp11.086.300sejak Maret 2026 |
| JKK Kecelakaan Kerja | Biaya perawatan & santunan kecelakaan kerja | 0,10–1,60% | – | tanpa batas |
| JKM Jaminan Kematian | Santunan untuk ahli waris | 0,30% | – | tanpa batas |
| JKP Kehilangan Pekerjaan | Uang tunai & pelatihan saat terkena PHK | – | – | dibayar pemerintah + dialihkan dari JKK |
| Total | untuk gaji di bawah semua batas | 10,1–11,6% | 4% |
"Upah" yang dipakai sebagai dasar
Dasar iuran adalah gaji pokok + tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang dibayar rutin tanpa melihat kehadiran (misalnya tunjangan jabatan). Uang makan/transport harian, lembur, dan bonus tidak ikut dasar iuran.
- Batas atas: kalau gaji Rp15 juta, BPJS Kesehatan tetap dihitung dari Rp12 juta, dan JP dari Rp11.086.300. JHT, JKK, dan JKM dihitung dari gaji penuh.
- Batas bawah: BPJS Kesehatan paling rendah dihitung dari UMK setempat, walaupun gajinya di bawah UMK.
- Kelas risiko JKK ditentukan jenis usaha. Kantor dan jasa biasanya "sangat rendah" (0,10%), pabrik dan konstruksi lebih tinggi. Kelas perusahaan Anda tercantum saat mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Tarif JKK baru: Sejak PP 6/2025, 0,14% dari iuran JKK dialihkan untuk mendanai JKP. Karena itu tarif JKK yang dibayar kini 0,10 / 0,40 / 0,75 / 1,13 / 1,60%, turun dari 0,24–1,74% sebelumnya. Total yang Anda bayar tidak bertambah.
Contoh: gaji Rp7.000.000, kelas risiko sangat rendah
| Program | Hitungan | Perusahaan | Karyawan |
|---|---|---|---|
| Kesehatan | 4% / 1% × 7.000.000 | 280.000 | 70.000 |
| JHT | 3,7% / 2% × 7.000.000 | 259.000 | 140.000 |
| JP | 2% / 1% × 7.000.000 | 140.000 | 70.000 |
| JKK | 0,10% × 7.000.000 | 7.000 | – |
| JKM | 0,30% × 7.000.000 | 21.000 | – |
| Total | 707.000 | 280.000 |
PPh 21: cara hitung dengan TER
Sejak 2024, pajak gaji bulanan pegawai tetap tidak lagi disetahunkan setiap bulan. Pemerintah menyediakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yaitu satu persentase yang tinggal dikalikan dengan gaji bruto. Ada empat langkah:
- Tentukan status PTKP karyawan Status per 1 Januari: TK (tidak kawin) atau K (kawin), ditambah jumlah tanggungan (maksimal 3). Contoh: menikah dengan 2 anak = K/2.
- Cari kategori TER-nya
ATK/0 · TK/1 · K/0PTKP Rp54–58,5 jtBTK/2 · TK/3 · K/1 · K/2PTKP Rp63–67,5 jtCK/3PTKP Rp72 jt
- Hitung penghasilan bruto sebulan
Semua yang diterima karyawan bulan itu (gaji, tunjangan, lembur, bonus), ditambah premi yang dibayar perusahaan untuk BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM. Iuran JHT dan JP bagian perusahaan tidak ditambahkan.
Bruto = gaji + tunjangan + lembur/bonus + BPJS Kes 4% + JKK + JKM
- Kalikan dengan tarif TER
Cari baris yang sesuai di tabel TER kategori tersebut, lalu kalikan. Selesai.
PPh 21 = Bruto × tarif TER · tanpa NPWP/NIK terdaftar: × 120%
Contoh: bruto Rp7.308.000 untuk status K/1 (kategori B). Di tabel B, rentang Rp7.300.001–9.200.000 bertarif 1%, jadi PPh 21 = Rp73.080.
Hati-hati: bruto yang dipakai adalah bruto sebelum dipotong BPJS karyawan. Premi BPJS yang dibayar perusahaan justru menambah bruto. Ini salah satu kesalahan yang paling sering terjadi.
Tabel PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun
| Komponen | Setahun |
|---|---|
| Diri sendiri | 54.000.000 |
| Tambahan kawin | 4.500.000 |
| Per tanggungan (maks. 3) | 4.500.000 |
Insentif PPh 21 DTP 2026: cek apakah usaha Anda berhak
Lewat PMK 105/2025, sepanjang 2026 pemerintah menanggung PPh 21 karyawan di sektor alas kaki, tekstil & pakaian jadi, furnitur, kulit, dan pariwisata (hotel, restoran, agen perjalanan, dll., total 133 KLU). Syaratnya: penghasilan bruto tetap ≤ Rp10 juta/bulan (atau upah ≤ Rp500 ribu/hari untuk pegawai tidak tetap), dan NPWP/NIK karyawan sudah terdaftar di DJP.
Caranya: PPh tetap dihitung seperti biasa, tetapi tidak dipotong. Nilainya diberikan tunai kepada karyawan bersama gaji, lalu dilaporkan di SPT Masa dengan kode DTP.
Bulan Desember: hitung ulang setahun
TER hanyalah tarif perkiraan. Di masa pajak terakhir (Desember, atau bulan terakhir bekerja jika karyawan keluar), PPh dihitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17 atas penghasilan setahun:
- Jumlahkan bruto Januari–Desember
- Kurangi biaya jabatan dan iuran pensiunBiaya jabatan 5% dari bruto, maksimal Rp6.000.000 setahun (Rp500.000 per bulan). Iuran pensiun adalah JHT 2% + JP 1% yang dipotong dari karyawan.
Neto = Bruto − biaya jabatan − iuran JHT & JP karyawan
- Kurangi PTKP, bulatkan ke bawah ke ribuanPKP = Neto − PTKP (dibulatkan ke bawah per Rp1.000)
- Kenakan tarif Pasal 17, kurangi yang sudah dipotong
PPh Desember = PPh setahun − PPh Januari s.d. NovemberJika hasilnya minus, kelebihannya dikembalikan ke karyawan.
| PKP setahun | Tarif |
|---|---|
| s.d. Rp60 juta | 5% |
| > Rp60 juta – Rp250 juta | 15% |
| > Rp250 juta – Rp500 juta | 25% |
| > Rp500 juta – Rp5 miliar | 30% |
| > Rp5 miliar | 35% |
Tarif ini berlaku berlapis. Untuk PKP Rp100 juta, pajaknya 5% × 60 jt + 15% × 40 jt = Rp9.000.000, bukan 15% × 100 jt.
Contoh lengkap: satu karyawan, satu tahun
Gita, menikah dengan 1 anak (K/1, kategori TER B), gaji pokok Rp7.000.000, tanpa tunjangan lain. Perusahaan kantor (JKK 0,10%). Gaji sama sepanjang tahun.
Januari – November (setiap bulan)
| Langkah | Keterangan | Rupiah |
|---|---|---|
| Gaji pokok | 7.000.000 | |
| + premi dibayar perusahaan | BPJS Kes 280.000 + JKK 7.000 + JKM 21.000 | 308.000 |
| = Bruto | masuk rentang 7.300.001–9.200.000 tabel B | 7.308.000 |
| PPh 21 | 1% × 7.308.000 | 73.080 |
| Potongan BPJS karyawan | Kes 70.000 + JHT 140.000 + JP 70.000 | 280.000 |
| Gaji diterima | 7.000.000 − 280.000 − 73.080 | 6.646.920 |
Desember (hitung ulang)
| Bruto setahun | 12 × 7.308.000 | 87.696.000 |
| − Biaya jabatan | 5% × 87.696.000 (di bawah batas 6 jt) | 4.384.800 |
| − Iuran JHT + JP karyawan | 12 × (140.000 + 70.000) | 2.520.000 |
| = Neto | 80.791.200 | |
| − PTKP K/1 | 54 jt + 4,5 jt + 4,5 jt | 63.000.000 |
| = PKP | dibulatkan ke bawah per ribu | 17.791.000 |
| PPh setahun | 5% × 17.791.000 | 889.550 |
| − Sudah dipotong Jan–Nov | 11 × 73.080 | 803.880 |
| PPh 21 Desember | 85.670 |
Setahun perusahaan mengeluarkan 12 × (7.000.000 + 707.000) = Rp92.484.000 untuk Gita. Dari jumlah itu, Rp8.484.000 adalah iuran BPJS bagian perusahaan.
Jadwal bayar & lapor
Setelah Desember, perusahaan wajib memberikan bukti potong tahunan (A1) kepada setiap karyawan tetap untuk SPT Tahunan pribadi mereka. Untuk pajak, jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, batasnya bergeser ke hari kerja berikutnya.
Kesalahan yang paling sering terjadi
- Bruto tanpa premi perusahaan. BPJS Kesehatan 4%, JKK, dan JKM yang dibayar perusahaan wajib ditambahkan ke bruto PPh 21.
- Dasar BPJS memakai take-home pay. Dasarnya adalah gaji pokok + tunjangan tetap, bukan total yang ditransfer.
- Lupa batas upah. BPJS Kesehatan maksimal Rp12 juta, JP Rp11.086.300 (berubah tiap Maret). JHT tidak punya batas.
- Status PTKP tidak diperbarui. Status yang berlaku adalah status per 1 Januari. Karyawan yang menikah di bulan Mei baru berubah statusnya tahun depan.
- Desember disamakan dengan bulan lain. Tanpa hitung ulang, pajak setahun bisa kurang atau lebih potong.
- Karyawan keluar di tengah tahun. Bulan terakhirnya juga harus dihitung ulang seperti Desember, lalu diberi bukti potong.
Istilah dalam bahasa sehari-hari
- PPh 21
- Pajak atas gaji. Dipotong perusahaan dari gaji karyawan, lalu disetor ke negara.
- TER
- Tarif Efektif Rata-rata. Satu persentase bulanan pengganti hitungan setahun, dipakai Januari–November.
- PTKP
- Bagian penghasilan setahun yang tidak dikenai pajak, tergantung status kawin dan tanggungan.
- Bruto
- Semua penghasilan kotor sebulan, termasuk premi asuransi yang dibayar perusahaan.
- Biaya jabatan
- Potongan otomatis 5% (maks. Rp6 juta setahun) sebagai "biaya bekerja" saat hitung ulang Desember.
- PKP
- Penghasilan Kena Pajak: neto setahun dikurangi PTKP. Dasar tarif Pasal 17.
- UMK
- Upah minimum kabupaten/kota. Dasar minimum iuran BPJS Kesehatan.
- DTP
- Ditanggung Pemerintah. Pajak tetap dihitung, tetapi dibayari negara.
Tabel TER bulanan lengkap
Sumber: Lampiran PP 58/2023. Cari baris tempat penghasilan bruto sebulan berada, lalu pakai tarifnya.
Kategori A · TK/0, TK/1, K/0
| Bruto sebulan (Rp) | Tarif |
|---|---|
| 0 – 5.400.000 | 0% |
| 5.400.001 – 5.650.000 | 0,25% |
| 5.650.001 – 5.950.000 | 0,5% |
| 5.950.001 – 6.300.000 | 0,75% |
| 6.300.001 – 6.750.000 | 1% |
| 6.750.001 – 7.500.000 | 1,25% |
| 7.500.001 – 8.550.000 | 1,5% |
| 8.550.001 – 9.650.000 | 1,75% |
| 9.650.001 – 10.050.000 | 2% |
| 10.050.001 – 10.350.000 | 2,25% |
| 10.350.001 – 10.700.000 | 2,5% |
| 10.700.001 – 11.050.000 | 3% |
| 11.050.001 – 11.600.000 | 3,5% |
| 11.600.001 – 12.500.000 | 4% |
| 12.500.001 – 13.750.000 | 5% |
| 13.750.001 – 15.100.000 | 6% |
| 15.100.001 – 16.950.000 | 7% |
| 16.950.001 – 19.750.000 | 8% |
| 19.750.001 – 24.150.000 | 9% |
| 24.150.001 – 26.450.000 | 10% |
| 26.450.001 – 28.000.000 | 11% |
| 28.000.001 – 30.050.000 | 12% |
| 30.050.001 – 32.400.000 | 13% |
| 32.400.001 – 35.400.000 | 14% |
| 35.400.001 – 39.100.000 | 15% |
| 39.100.001 – 43.850.000 | 16% |
| 43.850.001 – 47.800.000 | 17% |
| 47.800.001 – 51.400.000 | 18% |
| 51.400.001 – 56.300.000 | 19% |
| 56.300.001 – 62.200.000 | 20% |
| 62.200.001 – 68.600.000 | 21% |
| 68.600.001 – 77.500.000 | 22% |
| 77.500.001 – 89.000.000 | 23% |
| 89.000.001 – 103.000.000 | 24% |
| 103.000.001 – 125.000.000 | 25% |
| 125.000.001 – 157.000.000 | 26% |
| 157.000.001 – 206.000.000 | 27% |
| 206.000.001 – 337.000.000 | 28% |
| 337.000.001 – 454.000.000 | 29% |
| 454.000.001 – 550.000.000 | 30% |
| 550.000.001 – 695.000.000 | 31% |
| 695.000.001 – 910.000.000 | 32% |
| 910.000.001 – 1.400.000.000 | 33% |
| > 1.400.000.000 | 34% |
Kategori B · TK/2, TK/3, K/1, K/2
| Bruto sebulan (Rp) | Tarif |
|---|---|
| 0 – 6.200.000 | 0% |
| 6.200.001 – 6.500.000 | 0,25% |
| 6.500.001 – 6.850.000 | 0,5% |
| 6.850.001 – 7.300.000 | 0,75% |
| 7.300.001 – 9.200.000 | 1% |
| 9.200.001 – 10.750.000 | 1,5% |
| 10.750.001 – 11.250.000 | 2% |
| 11.250.001 – 11.600.000 | 2,5% |
| 11.600.001 – 12.600.000 | 3% |
| 12.600.001 – 13.600.000 | 4% |
| 13.600.001 – 14.950.000 | 5% |
| 14.950.001 – 16.400.000 | 6% |
| 16.400.001 – 18.450.000 | 7% |
| 18.450.001 – 21.850.000 | 8% |
| 21.850.001 – 26.000.000 | 9% |
| 26.000.001 – 27.700.000 | 10% |
| 27.700.001 – 29.350.000 | 11% |
| 29.350.001 – 31.450.000 | 12% |
| 31.450.001 – 33.950.000 | 13% |
| 33.950.001 – 37.100.000 | 14% |
| 37.100.001 – 41.100.000 | 15% |
| 41.100.001 – 45.800.000 | 16% |
| 45.800.001 – 49.500.000 | 17% |
| 49.500.001 – 53.800.000 | 18% |
| 53.800.001 – 58.500.000 | 19% |
| 58.500.001 – 64.000.000 | 20% |
| 64.000.001 – 71.000.000 | 21% |
| 71.000.001 – 80.000.000 | 22% |
| 80.000.001 – 93.000.000 | 23% |
| 93.000.001 – 109.000.000 | 24% |
| 109.000.001 – 129.000.000 | 25% |
| 129.000.001 – 163.000.000 | 26% |
| 163.000.001 – 211.000.000 | 27% |
| 211.000.001 – 374.000.000 | 28% |
| 374.000.001 – 459.000.000 | 29% |
| 459.000.001 – 555.000.000 | 30% |
| 555.000.001 – 704.000.000 | 31% |
| 704.000.001 – 957.000.000 | 32% |
| 957.000.001 – 1.405.000.000 | 33% |
| > 1.405.000.000 | 34% |
Kategori C · K/3
| Bruto sebulan (Rp) | Tarif |
|---|---|
| 0 – 6.600.000 | 0% |
| 6.600.001 – 6.950.000 | 0,25% |
| 6.950.001 – 7.350.000 | 0,5% |
| 7.350.001 – 7.800.000 | 0,75% |
| 7.800.001 – 8.850.000 | 1% |
| 8.850.001 – 9.800.000 | 1,25% |
| 9.800.001 – 10.950.000 | 1,5% |
| 10.950.001 – 11.200.000 | 1,75% |
| 11.200.001 – 12.050.000 | 2% |
| 12.050.001 – 12.950.000 | 3% |
| 12.950.001 – 14.150.000 | 4% |
| 14.150.001 – 15.550.000 | 5% |
| 15.550.001 – 17.050.000 | 6% |
| 17.050.001 – 19.500.000 | 7% |
| 19.500.001 – 22.700.000 | 8% |
| 22.700.001 – 26.600.000 | 9% |
| 26.600.001 – 28.100.000 | 10% |
| 28.100.001 – 30.100.000 | 11% |
| 30.100.001 – 32.600.000 | 12% |
| 32.600.001 – 35.400.000 | 13% |
| 35.400.001 – 38.900.000 | 14% |
| 38.900.001 – 43.000.000 | 15% |
| 43.000.001 – 47.400.000 | 16% |
| 47.400.001 – 51.200.000 | 17% |
| 51.200.001 – 55.800.000 | 18% |
| 55.800.001 – 60.400.000 | 19% |
| 60.400.001 – 66.700.000 | 20% |
| 66.700.001 – 74.500.000 | 21% |
| 74.500.001 – 83.200.000 | 22% |
| 83.200.001 – 95.600.000 | 23% |
| 95.600.001 – 110.000.000 | 24% |
| 110.000.001 – 134.000.000 | 25% |
| 134.000.001 – 169.000.000 | 26% |
| 169.000.001 – 221.000.000 | 27% |
| 221.000.001 – 390.000.000 | 28% |
| 390.000.001 – 463.000.000 | 29% |
| 463.000.001 – 561.000.000 | 30% |
| 561.000.001 – 709.000.000 | 31% |
| 709.000.001 – 965.000.000 | 32% |
| 965.000.001 – 1.419.000.000 | 33% |
| > 1.419.000.000 | 34% |
Sumber resmi
Angka di halaman ini diambil dari peraturan berikut. Aturan bisa berubah, jadi selalu cocokkan dengan sumbernya.
- PPh 21 · tarif TERPP No. 58 Tahun 2023Tarif pemotongan PPh 21, termasuk tabel TER kategori A, B, C (JDIH BPK)
- PPh 21 · tata caraPMK No. 168 Tahun 2023Petunjuk pelaksanaan: bruto, biaya jabatan, hitung ulang masa pajak terakhir (pajak.go.id, PDF)
- PPh 21 · penjelasan DJPMengulik PP 58/2023: TER dan Perhitungan PPh yang Lebih SimpelArtikel resmi Direktorat Jenderal Pajak
- PPh 21 · insentif 2026PMK No. 105 Tahun 2025PPh 21 Ditanggung Pemerintah tahun 2026 (JDIH Kemenkeu) · ringkasan DJP
- BPJS KesehatanPerpres No. 64 Tahun 2020Iuran pekerja penerima upah 5% (4% / 1%), batas upah Rp12 juta
- BPJS Ketenagakerjaan · tarifBesaran iuran JHT, JKK, JKM, JP dan JKPPenjelasan resmi BPJS Ketenagakerjaan
- JKK & JKP · PP 6/2025Pemerintah Optimalkan Perlindungan Pekerja Lewat PP JKP & JKKIuran JKP 0,36% = rekomposisi JKK 0,14% + pemerintah 0,22%
- JP · batas upah 2026Pengumuman BPJS Ketenagakerjaan (akun resmi @BPJSTKinfo)Batas upah JP Rp11.086.300 terhitung Maret 2026
Halaman ini adalah penjelasan umum, bukan nasihat pajak atau hukum. Untuk kasus khusus seperti pegawai tidak tetap, THR, pesangon, tenaga ahli, atau ekspatriat, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor BPJS setempat.
Tidak mau menghitung manual setiap bulan?
Basisdata HR menghitung BPJS dan PPh 21 (TER + Desember) otomatis dari data absensi dan gaji. Setiap angka di slip gaji bisa diklik untuk melihat rumusnya.